Ads 720 x 90

KemenpanRB Godok Regulasi PNS Bisa Kerja di Rumah, Kapan Mulai Diberlakukan? Ini Penjelasan BKN

Pemerintah sedang menggodok regulasi mengenai flexible working arrangement untuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
Dengan adanya regulasi tersebut, akan memungkinkan PNS bisa bekerja di rumah atau di luar kantor.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan menilai, meski beberapa pekerjaan mulai bisa dikerjakan dengan menggunakan teknologi seperti gadget, namun fleksibilitas kerja PNS tak bisa dilakukan secara asal-asalan.
"Sebelum konsep working arrangement bisa diterapkan, ada beberapa prasyarat yamg harus dipenuhi," ujar Ridwan dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/8/2019).
Pertama, infrastrukturnya harus menunjang. Harus tersedia virtual office yang mumpuni agar PNS bisa bekerja dengan nyaman seperti di kantor.
Kemudian, adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas serta penentuan beban kerja.
Terakhir, yakni penetapan target kerja yang lebih mendetil.
"Misalnya di humas, saya boleh keluar hari ini, tapi harus bikin enam siaran pers, 40 berita dibikin, jam sekian harus jadi. Harus begitu," kata Ridwan.
Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan (Kompas.com)
Ridwan mengatakan, rencana ini masih belum matang.
Sebelumnya BKN sudah beberapa kali ikut pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ke depannya, perlu masukan dari berbagai pihak untuk menerapkan pengaturan dalam bekerja tersebut.
"Kami masih cari masukan sana sini, mau dilihat lebih baik bagaimana bentuknya," kata Ridwan.
Sebelumnya diberitakan, Deputi SDM Aparatur KemenpanRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok kemungkinan PNS bisa bekerja di rumah.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan ASN bisa seirama dengan revolusi industri 4.0. Salah satunya yakni terkait fleksibilitas dalam bekerja.
Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, maka mungkin hal itu berubah.
Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang.
Saat itu, diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi. Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi.
Single Salary
Selain fleksibilitas kerja, perubahan juga mungkin terjadi dari sisi remunerasi PNS.
Sebab, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah menyusun 8 usulan dalam upaya membangun manajemen talenta ASN di Indonesia.
Salah satu usulannya yakni membuat single salary untuk remunerasi PNS.
Hal ini dinilai penting agar gap gaji PNS antar kementerian dan lembaga.
Single salary alias penggajian tunggal adalah penetapan besaran gaji tidak didasarkan pangkat dan golongan, melainkan penilaian kinerja.
Tanpa single salary, menajemen talenta PNS dinilai akan sangat berat terbangun.
Sebab, sistem ini memungkinkan PNS bertalenta dari satu lembaga dimutasi atau dipindahkan ke lembaga lain.
"Karena kalau saya misal pindah kementerian itu merasa gajinya lebih kecil, enggak bisa, padahal perlu," kata Deputi II KSP Yanuar Nugroho.
Namun, detil skema single salary untuk PNS belum dijelaskan oleh KSP.
Ini termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan seusai tingkatan jabatan atau tidak.
Single salary juga akan disertai kebijakan lain.
KSP mengusulkan perubahan materi-materi diklat PNS agar lebih sejalan dengan industri 4.0.
Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, gap remunerasi PNS tidak hanya terjadi di tingkat pusat namun juga di daerah.
Hal ini terjadi karena belum adanya aturan yang bisa dijadikan patokan pemerintah daerah untuk mengatur besaran remunerasi PNS daerahnya masing-masing.
Oleh karena itu Kemenpan RB menilai perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk ASN sehingga bisa menjadi acuan Pemda.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir single salary justru mengembalikan anggapan PGPS atau Pintar Goblok Penghasilan Sama.
"Ini juga jangan sampai terjadi karena untuk mendapatkan remunerasi yang baik itu kan ada KPI-nya (key performance indicator)," Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.
Kemenkeu justru menilai adanya batas bawah gaji PNS lebih penting dibandingkan kebijakan single salary yang dimunculkan oleh KSP.
Bila konsep single salary berupa penyeragaman remunerasi PNS pada tingkatannya yang sama, maka akan menjadi beban untuk lembaga atau pemda yang kemampuan keuangannya berbeda-beda.
Apalagi nantinya, ungkap dia, ada rencana uang pensiun PNS akan berbasis dari take home pay.
Meski begitu, baik fleksibilitas maupun single salary PNS baru sekedar rencana dan usulan.
Perlu waktu untuk menggodok dua hal tersebut sebelum mengambil keputusan.
Respon Pengamat
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan pemerintah jika benar-benar merealisasikan wacana ini.
Ia menyoroti mental PNS dalam bekerja.
“Lah dia kerja di kantoran yang diawasin bosnya saja baca koran, main game, di warung. Lha kalau di rumah kan dia tidur saja, enggak ada yang dikerjain,” ujar Agus, saat dihubungi Jumat (9/8/2019) siang.
Agus pesimistis PNS bisa tetap produktif jika bekerja di rumah. Pertimbangan lainnya, kata dia, wilayah Indonesia sangat luas untuk bisa diterapkan kebijakan semacam ini.
Apalagi jika melihat kesenjangan pembangunan infrastruktur dan jaringan yang belum merata.
“Kalau kita satu pulau saja, bisa lah. Satu pulau transportasinya baik, modanya banyak, kemudian listriknya bagus, internetnya bagus, bisa. Tapi kan kita negara Indonesia bukan negara Jawa,” kata Agus.
Ia juga tak bisa membayangkan jika ASN bekerja dari berbagai daerah atau mungkin kampung halamannya karena fleksibilitas yang diberikan.
“Nah kalau ada apa-apa bagaimana ngumpulinnya? Kalau dia lagi kerja di rumah tapi di rumah ibunya, di kampung sana. Bagaimana cara memobilisasi, misalnya terjadi bencana? Saya terus terang out of my mind lah bagaimana caranya,” tanya Agus.
Hal lainnya yang dinilai Agus perlu menjadi pertimbangan adalah akses teknologi ASN dan masyarakat.
Agus mengatakan, masih banyak dari mereka yang tidak bisa mengakses teknologi dengan mudah.
“Tidak semua aparat paham menggunakan komputer, saya pikir 60 persen masih gaptek. Kan tidak semua muda-muda. Kalau (muda) berasal dari daerah, masa kecilnya kan tidak megang gadget,” ujar dia.
“ASN tugasnya melayani masyarakat. Kalau dia melayani masyarakat tapi kerja di rumah, terus bagaimana cara masyarakat (mengakses layanan), kan tidak semua masyarakat melek komputer,” kata Agus.
Lagi pula, lanjut dia, sebagian besar masyarakat ingin mengakses pelayanan secara langsung dengan menemui petugas di tempat.
Misalnya, masyarakat desa datang ke kantor untuk menemui lurahnya.
Hal yang harus dibenahi
Agus berpendapat, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki sebelum pemerintah benar-benar menerapkan rencana fleksibilitas kerja ASN ini.
“Satu, tentu peraturan perundang-undangannya harus disesuaikan. Kedua, sistem SOP kerjanya harus diubah. Orang kerja di rumah memangnya mau dikasih gadget satu-satu? Itu kan artinya ada pembengkakan anggaran,” kata Agus.
Ia mengatakan, tugas pokok dan fungsi serta SOP kerja juga harus diubah.
Misalnya, cara atasan mengoordinasikan anggotanya yang berada terpisah-pisah dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 
Hal lain yang juga harus menjadi perhatian serius adalah tunjangan kinerja (tunkin) yang akan diberikan.
“Tunjangan kinerja kan tidak hanya target pekerjaan selesai, tapi juga dia masuk kantor apa tidak, absen. Nah pertanyaan saya, kalau dia kerja di rumah itu bagaimana tunkinnya? Kan harus diubah,” ujar dia.
Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RS Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Kementerian tengah membuat rencana agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel.
"Ciri-ciri ASN 4.0 itu lebih jeli, lebih akurat, lebih cepat nanti ada fleksibilitas dalam kerja," ujar Setiawan Wangsaatmaja, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (8/8/2019).
"Jadi kami sedang rencanakan itu, kerja dari rumah bisa, kerja dari ujung sana juga bisa, nanti diatur bagaimana aturannya," lanjut dia.
Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang.
Sumber : kompas.com





Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter